Presiden Prabowo Undang Mantan Diplomat Diskusikan Board of Peace

 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta dengan sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri. 

Agenda utama yang dibahas adalah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk oleh pemerintahan Amerika Serikat.

Mantan Menlu Alwi Shihab menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah, namun juga menekankan bahwa Indonesia perlu berhati-hari dalam memastikan peran negara kita tetap seimbang dan berpihak pada prinsip perdamaian yang adil dan berimbang.

Alwi Shihab Sambut Baik Inisiatif Pertemuan

Dalam keterangannya kepada media, Alwi Shihab mengatakan bahwa dialog antara Presiden Prabowo dan para mantan diplomat menunjukkan upaya serius pemerintah untuk merumuskan sikap nasional yang matang soal keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian.

Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai langkah positif karena pemerintah membuka ruang bagi pandangan ahli diplomasi sebelumnya, yang memiliki pengalaman strategis dalam hubungan internasional.

Dukungan Tapi dengan Catatan

Posisi Indonesia di Board of Peace

Alwi Shihab menegaskan dukungannya terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, sambil memberikan catatan penting untuk dibahas lebih lanjut oleh Prabowo. Menurutnya, Indonesia harus memastikan bahwa tubuh internasional tersebut tidak hanya fokus pada satu pihak dalam konflik global, khususnya Palestina dan Israel.

“Ada keuntungan ketika kita tergabung, tetapi ada juga reservasi yang perlu diperhatikan,” ujarnya. Ia mencontohkan, partisipasi Indonesia harus memungkinkan suara Indonesia terdengar terhadap berbagai isu, bukan sekadar legitimasi kehadiran.

Menjaga Kepentingan Umat Internasional

Alwi menyampaikan bahwa ketika Indonesia berada di dalam forum tersebut, posisi Indonesia justru lebih kuat untuk menyuarakan aspirasi tentang kepentingan kemanusiaan dan keadilan global, termasuk keprihatinan terhadap situasi di Palestina.

“Kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa bicara. Tetapi kalau kita di dalam, kita bisa menyuarakan agar forum ini berjalan sesuai dengan prinsip kemerdekaan dan keadilan,” tambahnya.

Reaksi Tokoh Diplomat Lainnya

Marty Natalegawa dan Retno Marsudi

Beberapa mantan Menlu lain yang hadir, seperti Marty Natalegawa dan Retno Marsudi, mengaku belum memiliki pendapat final mengenai isi diskusi sebelum mendengar penjelasan lebih lengkap dari pemerintah. Mereka menilai diskusi ini sebagai kesempatan untuk berbagi pandangan dan masukan strategis.

Marty secara khusus menuturkan bahwa ia ingin mendengarkan lebih dulu apa yang akan dibahas secara lengkap sebelum memberikan pendapat pribadi tentang Dewan Perdamaian.

Isu Lebih Luas: Tanggapan Tokoh Lain

Pertemuan ini juga menjadi bagian dari serangkaian dialog yang lebih luas antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi Islam. 

Beberapa tokoh lain menyampaikan dukungan terhadap langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace dengan catatan bahwa keterlibatan ini harus memberikan dampak nyata bagi kemanusiaan dan stabilitas global.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, awalnya menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah terkait keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian. Namun setelah dialog dengan Presiden Prabowo, sebagian pimpinan MUI menyatakan dukungannya sepanjang keterlibatan tersebut membawa kemaslahatan bagi bangsa dan umat.

Tokoh muslim lainnya, seperti Jusuf Hamka, juga menyampaikan optimisme terhadap keterlibatan Indonesia, dengan menekankan bahwa partisipasi aktif di dalam forum lebih efektif dibandingkan hanya menjadi penonton dalam diplomasi global.

Pertemuan Sebagai Bagian Dari Strategi Kebijakan Luar Negeri

Dialog antara Presiden Prabowo dan para mantan diplomat serta tokoh masyarakat strategis ini menunjukkan niat pemerintah untuk merumuskan posisi Indonesia yang kuat dan kredibel di arena diplomasi internasional. 

Board of Peace sendiri dianggap sebagai potensi platform dalam memperluas peran Indonesia dalam isu politik dan kemanusiaan global, meskipun masih menimbulkan pertanyaan soal arah kebijakan dan dampaknya terhadap hubungan internasional.

Dalam konteks tersebut, masukan dari para ahli diplomasi seperti Alwi Shihab diharapkan dapat memperkuat landasan kebijakan luar negeri Indonesia agar klaim komitmen perdamaian tidak hanya berbicara melalui pernyataan, tetapi juga melalui tindakan yang memberikan suara pada prinsip keadilan dan kesetaraan internasional.