Mutasi Besar-besaran dari Jaksa Agung Untuk Ganti 68 Pejabat Termasuk Kajari

 

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin melakukan perubahan posisi jabatan secara besar-besaran terhadap pejabat internal Korps Adhyaksa menjelang akhir tahun. Totalnya ada 68 pejabat structural yang dimutasi atau dirotasi, termasuk 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di berbagai daerah di Indonesia. 

Mutasi ini menjadi sorotan karena menyentuh hampir seluruh provinsi dan menandakan langkah penyegaran organisasi Kejaksaan Agung demi meningkatkan pelayanan hukum dan profesionalisme aparatur penegak hukum di tanah air.

Latar Belakang Keputusan Mutasi

Keputusan mutasi ini resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Desember 2025. 

Sesuai keputusan tersebut, pelantikan dan pergeseran jabatan berlaku efektif di akhir tahun sebagai bagian dari agenda internal Kejaksaan Agung untuk menyusun struktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum nasional.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa mutasi dan rotasi ini telah berjalan sesuai dengan keputusan pimpinan. 

Tujuan utamanya adalah penyegaran organisasi, pengisian posisi strategis yang kosong, dan supaya birokrasi penegakan hukum di lingkungan kejaksaan bisa makin cepat dalam melayani masyarakat.

Daftar Kepala Kejaksaan Negeri yang Bergeser

Sebanyak 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) kini resmi mengisi posisi baru di kota atau daerah lain. Pergantian tersebut dilakukan setelah evaluasi jabatan dan peluang untuk menyetarakan pengalaman berbagai pejabat di wilayah hukum yang berbeda. 

Perubahan ini juga mencerminkan upaya pemerataan kompetensi di berbagai cabang kejaksaan di seluruh Indonesia.

Beberapa nama yang berpindah tugas antara lain:

Kepala Kejaksaan Negeri yang Dimutasi

1. Fajar Gurindro kini menjadi Kajari Kabupaten Tangerang setelah sebelumnya berdinas sebagai Asisten Intelijen di Kejaksaan Tinggi Lampung.

2. Anggiat AP Pardede kini memimpin Kejaksaan Negeri Pringsewu setelah sebelumnya menjadi Kajari di Tanah Datar.

3. Ryan Palasi yang sebelumnya Koordinator di Kejati Jambi kini dipercaya sebagai Kajari Tanah Datar.

4. I Gede Widhartama berpindah dari Minahasa Utara ke Ogan Komering Ilir sebagai Kajari.

5. Lingga Nuarie yang semula koordinator di Kejati Jawa Tengah kini memimpin Kejari Minahasa Utara.

6. Khristiya Luthfiasandi dipercaya sebagai Kajari Blora setelah menempati posisi Kajari Prabumulih.

7. Asvera Primadona, yang sebelumnya memperkuat Kajari Kepahiang, kini menjadi Kajari Prabumulih.

8. Bagus Nur Jakfar Adi Saputro ditugaskan di Kepahiang setelah menjabat Kajari Belitung.

9. Teuku Panca Adhyaputra bergeser dari Koordinator Kejati Maluku Utara menjadi Kajari Belitung.

10. Banu Laksamana memimpin Kajari Cimahi setelah bertugas di Kajari Bulukumba.

11. Erwin J kini Kajari Bulukumba setelah menjadi Koordinator di Kejati Sulawesi Tengah.

12. Hendro Wasisto dipercayakan sebagai Kajari Lamongan dari posisi Kajari Lombok Timur.

13. I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati kini memimpin Kejari Lombok Timur.

14. Romulus Haholongan, sebelumnya memegang jabatan struktural di Sekretariat Jaksa Agung Muda, kini menjadi Kajari Blitar.

15. Ridwan Sujana Angsar bergerak dari peran penyidik tingkat tinggi menjadi Kajari Medan.

16. Rivo Chandra Makarupa Medellu memegang Kejari Kota Kediri dengan latar belakang pengalaman di pemerintahan umum.

…beserta puluhan nama lainnya yang tersebar di berbagai wilayah hukum. Langkah ini terlihat sebagai pembagian pengalaman sekaligus tantangan baru bagi pejabat yang sudah lama mengabdi di satu daerah tertentu.

Alasan Strategis di Balik Mutasi

Mutasi besar ini bukan semata perubahan nama di struktur organisasi. Jaksa Agung menegaskan bahwa keputusan ini terkait dengan kebutuhan penyegaran organisasi dan pembinaan karier. 

Melalui perpindahan beberapa Kajari dan pejabat eselon lainnya, institusi berharap dapat mengoptimalkan kinerja dan memperkuat tata kelola penegakan hukum di era yang penuh tantangan.

Perubahan posisi juga dinilai sebagai bentuk pembinaan karier aparatur penegak hukum, memberi kesempatan bagi pejabat di daerah tertentu untuk menerapkan pengalaman di wilayah hukum yang lebih luas. 

Upaya ini diharapkan membuka peluang inovasi baru dalam pelayanan publik dan penegakan hukum di berbagai daerah di Indonesia.

Implikasi Terhadap Penegakan Hukum

Dengan perombakan besar seperti ini, publik menaruh perhatian pada bagaimana Kejaksaan Agung akan memetakan arah strategi penegakan hukum di tahun mendatang. 

Mutasi bisa menjadi momentum untuk mempercepat proses penanganan kasus, memperkuat koordinasi antarwilayah, dan memberi wajah baru bagi Kejaksaan di hadapan masyarakat umum.

Pandangan Publik dan Prospek Ke Depan

Meski banyak yang menyambut positif sebagai langkah pembinaan organisasi, ada pula yang menyuarakan harapan supaya perubahan ini juga diikuti oleh peningkatan akuntabilitas dan transparansi. 

Mutasi yang luas ini bisa menjadi peluang memperbaiki citra penegak hukum dan mendukung pemberantasan praktik yang tidak sesuai dengan standar profesional.

Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dengan efektif serta membawa dampak nyata dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di berbagai daerah.