Menteri Keuangan Purbaya Tegaskan “Family Office? Bangun Sendiri, Jangan Pakai APBN”

 

Isu soal rencana pembentukan family office atas usulan Luhut Binsar Pandjaitan kembali memanas. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan sikap jelas: kalau memang ingin mengembangkan konsep itu, bangun sendiri, jangan memakai dana APBN. 

Dia menekankan bahwa dana negara harus diprioritaskan untuk program yang langsung menyentuh rakyat.

Mengapa Purbaya Menolak Family Office dengan APBN

Arus Pendanaan Negara Harus Tepat Sasaran

Purbaya menegaskan bahwa anggaran negara harus diarahkan ke sektor yang berdampak langsung — pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Dia menyatakan bahwa alokasi untuk pembentukan family office dengan dana publik bukan prioritas, bahkan bisa menyimpang dari fungsi utama APBN.

“Saya sudah dengar isu itu lama. Tapi biar saja. Kalau DEN (Dewan Ekonomi Nasional) bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” tegas Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta.

Menurutnya, penggunaan dana negara untuk tujuan seperti wealth management atau family office berpotensi memunculkan pertanyaan soal akuntabilitas dan transparansi. Dia ingin agar setiap anggaran negara benar-benar punya landasan kebutuhan publik.

Fokus Anggaran pada Program yang Nyata

Purbaya menggarisbawahi bahwa tugasnya bukan mendanai semua ide, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah APBN disalurkan pada program yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak bocor. 

Menurut dia, kalau konsep family office itu memang bagus, biarkan lembaga terkait mencari sumber pendanaan sendiri — dari swasta, investor, atau model bisnis lain.

“Kalau kasih anggaran tepat, nanti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, nggak ada yang bocor — itu saja,” ucapnya.

Selain itu, Purbaya mengaku belum begitu memahami secara mendalam konsep family office yang diusulkan. Dia menyatakan bahwa meskipun Ketua DEN kerap mengangkat tema tersebut, belum ada penjelasan kongkrit yang diterima olehnya.

Luhut Tetap Dorong Pembentukan Family Office

Status dan Target Operasional

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional menegaskan bahwa rencana mendirikan family office (atau Wealth Management Consulting / WMC) akan tetap berjalan. 

Ia menargetkan agar bisnis ini sudah bisa beroperasi tahun ini juga. Menurut Luhut, Indonesia harus punya mekanisme sendiri untuk mengelola kekayaan ultra-kaya (UHNWIs) agar tidak “melarikan dana” ke luar negeri.

Konsep ini bertujuan menarik investor global dan mengedukasi bahwa Indonesia memiliki fasilitas finansial unggulan. Dalam prosesnya, pemerintah disebut sedang meminta masukan dari investor top dunia seperti Ray Dalio (pendiri Bridgewater Associates).

Meski demikian, hingga saat ini masih dalam tahap finalisasi dan belum ada komitmen formal terkait pendanaan atau kelembagaannya. Luhut menyatakan optimisme bahwa Presiden akan segera mengambil keputusan untuk menjalankannya.

Skema & Fungsi yang Diusulkan

Inti dari family office / WMC ini adalah mengelola kekayaan individu-individu berada di level sangat tinggi agar mereka tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi bukan hanya soal pengelolaan aset, tapi juga memberi layanan konsultasi investasi, pengaturan pajak, perencanaan warisan, dan strategi finansial kompleks lainnya.

Model ini sebenarnya banyak dipakai di negara-negara maju sebagai fasilitas naluriah untuk melayani elite finansial. Pemerintah berharap dengan punya skema yang beroperasi di dalam negeri, sebagian besar dana investor besar tidak “kabur” ke investasi luar negeri.

Dampak & Tantangan dari Keputusan Purbaya

Konflik Kewenangan & Prioritas Negara

Penolakan Purbaya menunjukkan potensi konflik kebijakan antara kementerian dan lembaga ekonomi strategis. Di satu sisi, ide membangun fasilitas finansial kelas atas punya daya tarik strategis; di sisi lain, eksekusi dan pendanaan menjadi persoalan besar.

Ketidakpastian konsep, ketidaksiapan regulasi, dan potensi kontroversi publik bisa menjadi beban besar jika tetap dipaksakan. Purbaya memilih mengambil posisi konservatif: jangan sembarangan pakai APBN untuk proyek yang belum jelas manfaat langsungnya.

Tantangan Implementasi

Jika ingin didirikan melalui jalur non-APBN, pembentukan family office akan menghadapi tantangan:

• Modal awal dan investor: mencari pihak swasta yang tertarik menjadi pendiri atau penanggung jawab biaya operasional.

• Regulasi & pajak: harus ada payung hukum jelas agar aktivitas wealth management tidak berkonflik dengan aturan keuangan publik.

• Legitimasi & kepercayaan publik: masyarakat dan pengamat akan mengawasi bagaimana skema ini berjalan agar tidak menjadi sarang penyalahgunaan.

• Kesiapan SDM & teknologi: butuh tenaga profesional keuangan kelas tinggi, sistem IT yang kuat, dan jejaring internasional agar bisa berkompetisi global.

Jika semua aspek ini tidak matang, maka skema ini justru bisa gagal atau menjadi beban lebih besar daripada manfaatnya.